DESA WAIHATU.KECAMATAN KAIRATU BARAT.KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.PROVINSI MALUKU

Selasa, 18 Agustus 2015

DIBALIK MEGAHNYA GAPURA SBB


AMBON - Kontroversi masih menyertai gapura di Kota Piru yang dibangun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyambut pelaksanaan MTQ XXVI tingkat Provinsi Maluku, Mei lalu.
Tidak hanya nilai proyek yang fantastis mencapai Rp 5,6 miliar, kualitas gapura yang dibangun oleh pengusaha jasa konstruksi Koh Uya, juga diragukan. 

Bangunan gapura yang dianggarkan dalam APBD SBB tahun 2014-2015, diduga kuat dibangun tidak sesuai bestek alias asal-asalan. Akibatnya, konstruksi bangunan diragukan kualitasnya. 

Rabu, 05 Agustus 2015

PESAWAT TERBESAR SEJAGAT TAHUN 2016


BERPELUNCUR ROKET: Beginilah wujud Stratolaunch nantinya. Saat ini, pesawat tersebut masih dalam konstruksi di pabrik pesawat di California. (sierra nevada corporation)
Proses pembuatannya dilakukan sejak 2011 di Ojave Air and Spaceport di California. Pada 2016 nanti, tes penerbangan kali pertama dilakukan.CALIFORNIA – Peluncuran Stratolaunch Carrier Aircraft benar-benar menjadi perhatian publik. Itu terjadi setelah digelarnya konferensi pers terkait dengan peluncuran pesawat tersebut dilakukan pada Senin (3/8). Burung besi yang merupakan ide dari co-founder Microsoft Paul Allen serta founder Scaled Composites Burt Rutan bakal menjadi yang terbesar di dunia.

JERATAN BARU BUAT BUPATI SBB

Jeratan Baru Buat Bupati SBBAMBON, AE— Dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak akan berhenti pada dua terdakwa Djailudin Kaisupy dan Zamrud Tatuhey. Keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea membuka pintu bagi jaksa penyidik mengusut aliran dana ke Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat.

Kamis, 23 Juli 2015

ADA 139 PERDA TIDAK SESUAI NKRI

Kamis, 23 Juli 2015 07:59:39 | Berita Kemendagri | (62 view)

Jakarta - Seluruh peraturan daerah (perda) harus sesuai dengan undang-undang di atasnya dan paham Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri selalu mengklarifikasi perda yang sudah diketok DPRD setempat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 139 perda yang dikembalikan ke daerah karena tidak sesuai NKRI.

Mendagri Wajibkan Ada Upacara Bendera di Sekolah Tiap Senin

Kamis, 23 Juli 2015 08:24:14 | Berita Kemendagri | (102 view)

Jakarta - Pemerintah kembali menggalakkan upacara bendera. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menemukan ada beberapa sekolah yang tidak melakukan upacara bendera. Akibatnya, siswa melupakan pentingnya menghormati Bendera Merah Putih sebagai simbol negara dan lupa lirik lagu Indonesia Raya.

Rabu, 15 Juli 2015

UCAPAN SELAMAT IDUL FITRI

Bagi temen2 yg nyari ucapan selamat idul fitri disini kami sedikit berbagi dengan temen2 moga aja cocok ya...?
Dunia lahir karena cinta, cinta dari Yang Maha Esa. Wahai hati penuh cinta jagalah api cinta dunia dengan kata maaf sebagai perantara. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Mohon Maaf Lahir Batin. 
Terkadang lisan mengucap tak terjaga, hati berprasangka tanda tak berkenan, maaf jika tangan tak sempat berjabat, setidaknya ada kata yang terucap, Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir & Batin.

Selasa, 14 Juli 2015

PENDAPATAN TIDAK KENA PAJAK

Pemerintah terbitkan peraturan soal pendapatan tidak kena pajak

Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan NE Fatimah dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015 serta diberlakukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan Rp36 juta per tahun.

Jumat, 10 Juli 2015

CARA BAYAR BJS KESEHATAN

Setelah mendaftar BJS Kesehatan perlu kami ingatkan untuk membayar iuran nya secara kontinyu dan dan tepat waktu. karna jika kita terlambat dalam membayar iuran tersebut maka ada dendanya lho rekan netter? yaitu 2% dari besarnya iuran yang kita pilih sesuai kemampuan kita masing2. Nah sekarang bagaimana cara membayar iuran BJS Kesehatan ?

BJS KESEHATAN

Kepada rekan netter yg terhormat lewat kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang bagaimana program BJS Kesehatan,dari mulai mendaftar secara online dan proses pembayarannya. Pemerintah Desa Waihatu berupaya membantu masyarakatnya dalam mendapatkan informasi tentang berbagai hal, untuk kesempatan kali ini tentang BJS Kesehatan.

Kamis, 25 Juni 2015

MOHON DI TINJAU KEMBALI

Inilah kondisi Jaringan Irigasi desa Waihatu yg baru selesai di bangun kurang lebih 3 bulan, yg di danai oleh APBN melalui Balai Sungai Provinsi Maluku dan di laksanakan oleh PT. Tarawesi. 

Sabtu, 25 April 2015

INFO

PEMBERITAHUAN


Kami Pemerintah Desa Waihatu Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan ini menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat desa Waihatu khususnya, untuk tidak 100% mempercayai bahwa akan mendapatkan bantuan dari Bank Dunia yang hanya dengan syarat memberikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. jika sudah ada masyarakat yang menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga kepada orang-orang yang mengaku sebagai individu,kelompok atau organisasi penyalur dana bantuan dimaksut maka kami pemerintah desa tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut dengan KTP dan Kartu Keluarga yang telah di serahkan. lewat Kesempatan ini kami selaku pemerintah desa mohon maaf, jika upaya kami memberitahukan hal ini sedikit terlambat namun kami percaya bahwa masyarakat desa waihatu adalah masyarakat yang mandiri, pekerja keras yang tidak mudah tergiur dengan informasi atau hal-hal yang tidak bersumber dari kami selaku pemerintah Desa. 

Demikian pemaberitahuan kami atas perhatian dan partisaipasinya kami selaku pemerintah desa mengucapkan terimakasih .



Hormat kami
Pemerintah Desa Waihatu




MULYONO
Kepala desa

Selasa, 17 Maret 2015

Pemerintah Desa Waihatu Lakukan Tindak lanjut Program di Bidang Penyelamatan Air

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Sebagai Implementasi Undang - Undang No. 7 / 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA)



Peningkatan bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan dan defisit air serta degradasi kualitas air, membuktikan bahwa "kondisi sub sistem SDA alamiah" yaitu "keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS)" sudah terganggu dratis mencapai kondisi krisis. Penyebab mendasar terjadinya krisis SDA adalah masih rendahnya kinerja tata pemerintahan terkait air (water governance). Tanpa upaya dan kebijakan baru akan terjadi kegagalan sistem SDA, yang dapat berakibat pembangunan ekonomi sosial mengalami stagnasi. Dalam rangka implementasi UU 7/2004 tentang SDA, sebagai kebijakan baru untuk mengatasi krisis SDA pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA),

Marwan Jafar : " Desa Harus Dijadikan Basis Utama Swasembada Pangan Nasional "

Menteri Marwan Targetkan Desa Jadi Basis Swasembada Pangan





Jakarta -- Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tak ayal lagi, harus mengimpor. 
Sehingga, dibutuhkan langkah terobosan menyelesaikan persoalan impor pangan yang selama 10 tahun terakhir ini semakin meningkat. Salah satu terobosan penting adalah menjadikan desa sebagai basis utama swasembada pangan nasional.