MOHON DI TINJAU KEMBALI

Inilah kondisi Jaringan Irigasi desa Waihatu yg baru selesai di bangun kurang lebih 3 bulan, yg di danai oleh APBN melalui Balai Sungai Provinsi Maluku dan di laksanakan oleh PT. Tarawesi. 

INFO

PEMBERITAHUAN

Kami Pemerintah Desa Waihatu Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan ini menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat desa Waihatu khususnya, untuk tidak 100% mempercayai bahwa akan mendapatkan bantuan dari Bank Dunia yang hanya dengan syarat memberikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. jika sudah ada masyarakat yang menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga kepada orang-orang yang mengaku sebagai individu,kelompok atau organisasi penyalur dana bantuan dimaksut maka kami pemerintah desa tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut dengan KTP dan Kartu Keluarga yang telah di serahkan. lewat Kesempatan ini kami selaku pemerintah desa mohon maaf, jika upaya kami memberitahukan hal ini sedikit terlambat namun kami percaya bahwa masyarakat desa waihatu adalah masyarakat yang mandiri, pekerja keras yang tidak mudah tergiur dengan informasi atau hal-hal yang tidak bersumber dari kami selaku pemerintah Desa. 

Demikian pemaberitahuan kami atas perhatian dan partisaipasinya kami selaku pemerintah desa mengucapkan terimakasih .

Hormat kami

Pemerintah Desa Waihatu

MULYONO

Kepala desa

Pemerintah Desa Waihatu Lakukan Tindak lanjut Program di Bidang Penyelamatan Air

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Sebagai Implementasi Undang - Undang No. 7 / 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA)

Peningkatan bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan dan defisit air serta degradasi kualitas air, membuktikan bahwa "kondisi sub sistem SDA alamiah" yaitu "keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS)" sudah terganggu dratis mencapai kondisi krisis. Penyebab mendasar terjadinya krisis SDA adalah masih rendahnya kinerja tata pemerintahan terkait air (water governance). Tanpa upaya dan kebijakan baru akan terjadi kegagalan sistem SDA, yang dapat berakibat pembangunan ekonomi sosial mengalami stagnasi. Dalam rangka implementasi UU 7/2004 tentang SDA, sebagai kebijakan baru untuk mengatasi krisis SDA pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA),

Marwan Jafar : " Desa Harus Dijadikan Basis Utama Swasembada Pangan Nasional "

Menteri Marwan Targetkan Desa Jadi Basis Swasembada Pangan

Jakarta -- Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tak ayal lagi, harus mengimpor. 

Sehingga, dibutuhkan langkah terobosan menyelesaikan persoalan impor pangan yang selama 10 tahun terakhir ini semakin meningkat. Salah satu terobosan penting adalah menjadikan desa sebagai basis utama swasembada pangan nasional.